ABATANEWS, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mendampingi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam acara Green Leadership Forum yang digelar di Hotel Sheraton, Selasa (29/7/2025).
Kegiatan yang mencakup kepala daerah se-Sulawesi Selatan ini menjadi momentum penting untuk mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan dalam kebijakan daerah.
Forum ini bertujuan membangun kesadaran kolektif dan memperkuat komitmen daerah dalam menghadapi krisis iklim global, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencapai target Nationally Ditented Contribution (NDC).
Baca Juga : Pemkot Makassar Perkuat Tanggap Darurat Lewat Program SALAMA
Dalam paparannya, Wamendagri Bima Arya menekankan pentingnya konsistensi antara komitmen global, nasional, dan lokal terkait penanganan perubahan iklim.
Ia menekankan adanya keselarasan pelaksanaan di lapangan meskipun Indonesia secara aktif hadir di berbagai forum dunia seperti Conference of Parties (COP).
“Kalau kita rutin ikut COP tapi tidak diumumkan secara nasional, dan tidak diturunkan secara lokal. Kita butuh eksekusi yang nyata, bukan sekadar seremoni partisipasi,” tegas Bima Arya.
Baca Juga : Munafri–Aliyah Luncurkan “Makassar Berjasa” untuk Pekerja Rentan
Mantan Wali Kota Bandung itu juga mengungkap data yang meragukan mengenai krisis lingkungan di Indonesia. Menurutnya, Indonesia saat ini berada di peringkat ke-17 dunia karena polusi udara terburuk berdasarkan IQR.
Selain itu, terdapat 170 jenis flora dan 189 fauna yang kini berstatus kritis dan terancam punah.
“Kita menghadapi ancaman serius terhadap keanekaragaman hayati. Kalau kita tidak berbuat apa-apa, maka kita tidak akan ke mana-mana,” ujarnya.
Baca Juga : Wali Kota Makassar Kembali Turun ke Tallo, Perkuat Komitmen Damai Pemuda
Wamendagri menekankan, dua sektor yang paling relevan dengan keseharian pemerintah daerah, yaitu transportasi dan pengelolaan limbah.
Sektor kedua ini dinilai memberikan kontribusi signifikan terhadap emisi karbon, namun masih belum tertangani secara komprehensif di banyak wilayah.
“Tidak semua kota punya industri besar, tapi semua punya kendaraan dan sampah. Sayangnya, belum ada satu kota pun di Indonesia yang berhasil menangani sampah dari hulu ke hilir secara paripurna,” ungkapnya.
Baca Juga : Wali Kota Makassar Lantik 263 Pejabat Eselon IV, Tekankan Peran Lurah sebagai Ujung Tombak Pelayanan
Ia mendorong kepala daerah untuk mengedepankan pendekatan kolaboratif yang melibatkan komunitas lokal, anak muda, dan sektor swasta.
“Maka penguatan kepemimpinan ramah lingkungan harus melampaui kegiatan simbolis dan menjadi perubahan ekosistem di seluruh tingkat pemerintahan,” tutupnya.
Sedangkan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyambut baik Arah Wamendagri dan menyatakan kesiapannya mendorong transformasi hijau di seluruh daerah.
Baca Juga : Aliyah Mustika Ilham: Dengan APBD Rp126 Miliar, Angka Stunting Makassar Harus Turun
Menurutnya, pembangunan kota yang berkelanjutan bukan hanya sekedar kebutuhan, namun menjadi tanggung jawab moral bagi generasi masa depan.
“Kami di Makassar telah memulai langkah-langkah konkret dengan memperluas program edukasi lingkungan, memperkuat sistem bank sampah, dan mendorong transportasi ramah lingkungan,” ujarnya.
Ia juga menyatakan bahwa Makassar siap menjadi salah satu kota yang memberikan contoh dalam penguatan kebijakan lingkungan hidup yang terintegrasi, dan membuka ruang kolaborasi dengan seluruh pihak untuk mewujudkan target nasional.
Baca Juga : Bahas Pelestarian Budaya, Wawali Aliyah Terima Audiensi Persatuan Mahasiswa Tau Sianakkang
“Ini tentu membutuhkan ekosistem yang saling mendukung dari pusat hingga Kota, wilayah kelurahan,” tambah Munafri.
