Termasuk 2 Daerah di Sulsel, MK Bacakan 40 Putusan Sengketa Pilkada Senin Besok
ABATANEWS, MAKASSAR – Mahkamah Konstitusi (MK) akan melaksanakan sidang putusan untuk 40 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah, pada Senin, 24 Februari 2025. Dari 40 perkara, dua diantaranya sengketa Pilkada di daerah Sulsel.
Sebelumnya, terdapat 11 hasil Pilkada di Sulsel digugat ke MK. Namun dalam putusan Dismissal MK beberapa waktu lalu, hanya 2 sengketa yang berlanjut ke tahap pembuktian.
Kedua daerah tersebut masing-masing Pilkada Kabupaten Jeneponto dan Kota Palopo. Selebihnya, telah dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Agustus 2025.
Diketahui, total 310 perkara pilkada diregistrasi oleh MK. Sebanyak 270 perkara telah dibacakan dalam putusan dismissal pada pada 4-5 Februari 2025. Sementara 40 lainnya berlanjut ke sidang pembuktian.
Dalam 40 persidangan tersebut, MK telah memberikan kesempatan masing-masing pihak untuk menghadirkan saksi atau ahli, dengan maksimal 6 orang untuk perkara Pilgub dan maksimal 4 orang untuk perkara Pilwalkot atau Pilbup.
Adapun sidang akan dipimpin oleh Ketua MK, Suhartoyo, bersama delapan Hakim Konstitusi lainnya.
Berikut 40 Perkara Yang Akan Diputuskan MK Pada Senin 24 Februari 2025.
– Pemilihan Gubernur
1. Gubernur Bangka Belitung (266/PHPU.GUB-XXIII/2025)
2. Gubernur Papua Pegunungan (293/PHPU.GUB-XXIII/2025)
3. Gubernur Papua (304/PHPU.GUB-XXIII/2025)
– Pemilihan Wali Kota
4. Wali Kota Banjarbaru (05/PHPU.WAKO-XXIII/2025)
5. Wali Kota Palopo (168/PHPU.WAKO-XXIII/2025)
6. Wali Kota Sabang (47/PHPU.WAKO-XXIII/2025)
– Pemilihan Bupati
7. Bupati Tasikmalaya (132/PHPU.BUP-XXIII/2025)
8. Bupati Magetan (30/PHPU.BUP-XXIII/2025)
9. Bupati Pesawaran (20/PHPU.BUP-XXIII/2025)
10. Bupati Mimika (272/PHPU.BUP-XXIII/2025)
11. Bupati Aceh Timur (44/PHPU.BUP-XXIII/2025)
12. Bupati Bangka Barat (99/PHPU.BUP-XXIII/2025)
13. Bupati Pasaman (02/PHPU.BUP-XXIII/2025)
14. Bupati Lamandau (96/PHPU.BUP-XXIII/2025)
15. Bupati Gorontalo Utara (55/PHPU.BUP-XXIII/2025)
16. Bupati Pasaman Barat (43/PHPU.BUP-XXIII/2025)
17. Bupati Bengkulu Selatan (68/PHPU.BUP-XXIII/2025)
18. Bupati Empat Lawang (24/PHPU.BUP-XXIII/2025)
19. Bupati Banggai (171/PHPU.BUP-XXIII/2025)
20. Bupati Bungo (173/PHPU.BUP-XXIII/2025)
21. Bupati Serang (70/PHPU.BUP-XXIII/2025)
22. Bupati Parigi Moutong (75/PHPU.BUP-XXIII/2025)
23. Bupati Mandailing Natal (32/PHPU.BUP-XXIII/2025)
24. Bupati Boven Digoel (260/PHPU.BUP-XXIII/2025)
25. Bupati Jayapura (274/PHPU.BUP-XXIII/2025)
26. Bupati Puncak (283/PHPU.BUP-XXIII/2025)
27. Bupati Puncak Jaya (305/PHPU.BUP-XXIII/2025)
28. Bupati Kutai Kartanegara (195/PHPU.BUP-XXIII/2025)
29. Bupati Barito Utara (28/PHPU.BUP-XXIII/2025)
30. Bupati Siak (73/PHPU.BUP-XXIII/2025)
31. Bupati Berau (81/PHPU.BUP-XXIII/2025)
32. Bupati Pamekasan (183/PHPU.BUP-XXIII/2025)
33. Bupati Halmahera Utara (93/PHPU.BUP-XXIII/2025)
34. Bupati Belu (100/PHPU.BUP-XXIII/2025)
35. Bupati Pulau Taliabu (267/PHPU.BUP-XXIII/2025)
36. Bupati Buton Tengah (04/PHPU.BUP-XXIII/2025)
37. Bupati Kepulauan Talaud (51/PHPU.BUP-XXIII/2025)
38. Bupati Mahakam Ulu (224/PHPU.BUP-XXIII/2025)
39. Bupati Jeneponto (232/PHPU.BUP-XXIII/2025)
40. Bupati Buru (174/PHPU.BUP-XXIII/2025)