ABATANEWS, MAKASSAR – Mahkamah Konstitusi (MK) akan melaksanakan sidang putusan untuk 40 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah, pada Senin, 24 Februari 2025. Dari 40 perkara, dua diantaranya sengketa Pilkada di daerah Sulsel.
Sebelumnya, terdapat 11 hasil Pilkada di Sulsel digugat ke MK. Namun dalam putusan Dismissal MK beberapa waktu lalu, hanya 2 sengketa yang berlanjut ke tahap pembuktian.
Kedua daerah tersebut masing-masing Pilkada Kabupaten Jeneponto dan Kota Palopo. Selebihnya, telah dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Agustus 2025.
Baca Juga : MK Kini Larang Fahri Hamzah Cs Rangkap Jabatan Komisaris BUMN
Diketahui, total 310 perkara pilkada diregistrasi oleh MK. Sebanyak 270 perkara telah dibacakan dalam putusan dismissal pada pada 4-5 Februari 2025. Sementara 40 lainnya berlanjut ke sidang pembuktian.
Dalam 40 persidangan tersebut, MK telah memberikan kesempatan masing-masing pihak untuk menghadirkan saksi atau ahli, dengan maksimal 6 orang untuk perkara Pilgub dan maksimal 4 orang untuk perkara Pilwalkot atau Pilbup.
Adapun sidang akan dipimpin oleh Ketua MK, Suhartoyo, bersama delapan Hakim Konstitusi lainnya.
Baca Juga : MK Tolak Gugatan UU Sikdiknas Soal Pendidikan Gratis Sampai Kuliah
Berikut 40 Perkara Yang Akan Diputuskan MK Pada Senin 24 Februari 2025.
– Pemilihan Gubernur
1. Gubernur Bangka Belitung (266/PHPU.GUB-XXIII/2025)
Baca Juga : Ketua MPR RI Kritik Putusan MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah: Berpotensi Langgar UUD 1945
2. Gubernur Papua Pegunungan (293/PHPU.GUB-XXIII/2025)
3. Gubernur Papua (304/PHPU.GUB-XXIII/2025)
– Pemilihan Wali Kota
Baca Juga : MK Perintahkan Pemerintah untuk Beri Pendidikan Gratis untuk Siswa SD-SMA Swasta
4. Wali Kota Banjarbaru (05/PHPU.WAKO-XXIII/2025)
5. Wali Kota Palopo (168/PHPU.WAKO-XXIII/2025)
6. Wali Kota Sabang (47/PHPU.WAKO-XXIII/2025)
Baca Juga : UU Kementerian Digugat, Minta Menteri Tak Boleh Dijabat Anggota Parpol
– Pemilihan Bupati
7. Bupati Tasikmalaya (132/PHPU.BUP-XXIII/2025)
8. Bupati Magetan (30/PHPU.BUP-XXIII/2025)
Baca Juga : Senin Depan, Kemendagri dan DPR Akan Rapat Bahas PSU Pilkada 2024
9. Bupati Pesawaran (20/PHPU.BUP-XXIII/2025)
10. Bupati Mimika (272/PHPU.BUP-XXIII/2025)
11. Bupati Aceh Timur (44/PHPU.BUP-XXIII/2025)
Baca Juga : Komisi II DPR RI Minta Rencana PSU Pilkada 2024 Jelang Idul Firtu Perlu Ditinjau Ulang
12. Bupati Bangka Barat (99/PHPU.BUP-XXIII/2025)
13. Bupati Pasaman (02/PHPU.BUP-XXIII/2025)
14. Bupati Lamandau (96/PHPU.BUP-XXIII/2025)
Baca Juga : MK Perintahkan KPU Palopo Gelar Pemungutan Suara Ulang Pilkada Palopo
15. Bupati Gorontalo Utara (55/PHPU.BUP-XXIII/2025)
16. Bupati Pasaman Barat (43/PHPU.BUP-XXIII/2025)
17. Bupati Bengkulu Selatan (68/PHPU.BUP-XXIII/2025)
Baca Juga : MK Tegaskan Kemenangan Paris-Islam di Pilkada Jeneponto, Gugatan Sarif-Qalby Ditolak
18. Bupati Empat Lawang (24/PHPU.BUP-XXIII/2025)
19. Bupati Banggai (171/PHPU.BUP-XXIII/2025)
20. Bupati Bungo (173/PHPU.BUP-XXIII/2025)
Baca Juga : Sidang Pembuktian MK: Kepala Sekolah Akui Tak Pernah Keluarkan Ijazah Asli untuk Trisal Tahir
21. Bupati Serang (70/PHPU.BUP-XXIII/2025)
22. Bupati Parigi Moutong (75/PHPU.BUP-XXIII/2025)
23. Bupati Mandailing Natal (32/PHPU.BUP-XXIII/2025)
Baca Juga : Sidang Pembuktian MK: Kepala Sekolah Akui Tak Pernah Keluarkan Ijazah Asli untuk Trisal Tahir
24. Bupati Boven Digoel (260/PHPU.BUP-XXIII/2025)
25. Bupati Jayapura (274/PHPU.BUP-XXIII/2025)
26. Bupati Puncak (283/PHPU.BUP-XXIII/2025)
Baca Juga : Sidang Pembuktian MK: Kepala Sekolah Akui Tak Pernah Keluarkan Ijazah Asli untuk Trisal Tahir
27. Bupati Puncak Jaya (305/PHPU.BUP-XXIII/2025)
28. Bupati Kutai Kartanegara (195/PHPU.BUP-XXIII/2025)
29. Bupati Barito Utara (28/PHPU.BUP-XXIII/2025)
Baca Juga : Sidang Pembuktian MK: Kepala Sekolah Akui Tak Pernah Keluarkan Ijazah Asli untuk Trisal Tahir
30. Bupati Siak (73/PHPU.BUP-XXIII/2025)
31. Bupati Berau (81/PHPU.BUP-XXIII/2025)
32. Bupati Pamekasan (183/PHPU.BUP-XXIII/2025)
Baca Juga : Sidang Pembuktian MK: Kepala Sekolah Akui Tak Pernah Keluarkan Ijazah Asli untuk Trisal Tahir
33. Bupati Halmahera Utara (93/PHPU.BUP-XXIII/2025)
34. Bupati Belu (100/PHPU.BUP-XXIII/2025)
35. Bupati Pulau Taliabu (267/PHPU.BUP-XXIII/2025)
Baca Juga : Sidang Pembuktian MK: Kepala Sekolah Akui Tak Pernah Keluarkan Ijazah Asli untuk Trisal Tahir
36. Bupati Buton Tengah (04/PHPU.BUP-XXIII/2025)
37. Bupati Kepulauan Talaud (51/PHPU.BUP-XXIII/2025)
38. Bupati Mahakam Ulu (224/PHPU.BUP-XXIII/2025)
Baca Juga : Sidang Pembuktian MK: Kepala Sekolah Akui Tak Pernah Keluarkan Ijazah Asli untuk Trisal Tahir
39. Bupati Jeneponto (232/PHPU.BUP-XXIII/2025)
40. Bupati Buru (174/PHPU.BUP-XXIII/2025)
