ABATANEWS, PAREPARE – Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) melanjutkan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan di Kota Parepare. Dalam sesi masukan dan tanggapan yang berlangsung interaktif, berbagai isu strategis terkait sistem pemilu menjadi bahan diskusi.
Rusdianto, seorang akademisi dari IAIN Parepare, menyampaikan beberapa poin krusial yang ia nilai perlu dibenahi dalam penyelenggaraan pemilu. Ia menyoroti keterlambatan anggaran yang kerap terjadi. Menurutnya, hal ini berdampak pada proses pencairan dan pengusulan anggaran yang sering kali tertunda karena PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) yang juga terlambat ditetapkan.
“Anggaran pemilu kita ini agak mahal, dan ternyata regulasi untuk 2024 ini bisa sama. Saya berharap ini masih memungkinkan untuk digunakan. Konsep surat suara satu lembar sudah lengkap di dalamnya, jadi tidak perlu mencari nama, tapi cukup nomor urut,” ungkap Rusdianto.
Ia menambahkan, “Kita bisa melihat bahwa sistem ini bisa memperkuat sistem presidensial kita. Itu langsung terkoneksi dengan partainya saja. Presidensial dan dukungan legislatif, koalisinya jelas, dan daerahnya jelas.”
Rusdianto juga mengusulkan perbaikan dalam hal kaderisasi calon legislatif.
“Kalau bisa, lima tahun ini sistem kaderisasi untuk dijadikan caleg. Untuk DPR RI, minimal 10 menjadi Anggota DPRD atau menjadi Kepala Daerah dalam hal ini pernah menjadi Eksekutif selama 10 tahun, sehingga kita harapkan dengan pola ini anggota Dewan serta Kepala Daerah kita memiliki kompetensi untuk mengelola pemerintahan ini, bukan hanya sebatas karena punya uang, tapi memang memiliki kompetensi baik keilmuan maupun secara pengalaman,”tegasnya.
Masukan dari Rusdianto mendapat respons positif dari Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, yang juga hadir dalam acara tersebut. Taufan Pawe menyatakan keselarasan pandangannya dengan apa yang diusulkan oleh Rusdianto.
“Saya sangat mengapresiasi karena dalam usulan tersebut telah ada hasil analisis dan juga telah memiliki kajian akademik. Ini tentunya perlu untuk menjadi kajian, dan saya memastikan akan menjadi landasan tersebut untuk disuarakan nantinya di tingkat pusat,” ujar Taufan Pawe.
Taufan Pawe juga mengaku tertarik dengan ide pemilihan dengan satu kertas suara yang merangkum keseluruhan informasi. Menurutnya, hal ini berpotensi besar untuk mengurangi beban dan kebingungan masyarakat saat memilih.
“Terkait periodisasi kader partai yang bisa mencalonkan menjadi Anggota DPR, saya juga sepakat. Memang seyogyanya dengan masa keanggotaan sebagai kader partai minimal 5 tahun serta telah melalui berbagai jenjang demi mencerminkan kesiapan pemimpin tersebut dan pemahaman tentang pemerintahan,” pungkas Taufan Pawe.
Sesi diskusi ini menunjukkan sinergi antara KPU, akademisi, dan anggota legislatif dalam mencari solusi untuk menciptakan sistem pemilu yang lebih baik, efisien, dan berkeadilan.
