ABATANEWS, WASHINGTON — Sebuah hibah tak biasa datang dari Qatar ke Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Sebuah pesawat Boeing diserahkan tanpa syarat dan tanpa kompensasi.
Kesepakatan yang ditandatangani oleh Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth dan Menteri Pertahanan Qatar, Saoud bin Abdulrahman Al-Thani, pada 7 Juli lalu itu kini menjadi sorotan publik dan politisi lintas partai, memunculkan berbagai pertanyaan tentang etika, transparansi, dan kemungkinan agenda tersembunyi di baliknya.
Menurut salinan nota kesepahaman (MoU) yang ditinjau oleh CNN, pesawat yang dimaksud nantinya akan digunakan sebagai Air Force One oleh Presiden Donald Trump, setelah melalui proses modifikasi besar-besaran. Dalam dokumen tersebut ditegaskan bahwa donasi ini diberikan tanpa embel-embel dan tidak boleh ditafsirkan sebagai bentuk suap, pengaruh tidak wajar, ataupun praktik korupsi.
“Donasi ini diberikan dengan itikad baik dan dalam semangat kerja sama serta dukungan timbal balik antara kedua pihak,” bunyi dokumen itu.
Lebih lanjut, MoU menegaskan bahwa hibah ini tidak berkaitan dengan keputusan atau kepentingan pemerintahan mana pun, baik di masa lalu, sekarang, maupun yang akan datang. Pentagon menyatakan, proses pemberian ini bersifat netral dan bukan bentuk imbal jasa atau negosiasi terselubung.
Meski begitu, sejumlah tokoh dari Partai Demokrat dan Republik dilaporkan menolak kesepakatan ini ketika pertama kali mencuat musim semi lalu. Mereka mempertanyakan integritas keputusan tersebut, apalagi mengingat pengguna utama pesawat ini adalah Presiden Trump.
CNN melaporkan bahwa hibah ini juga mengejutkan pejabat Angkatan Udara AS, yang awalnya mengira hubungan dengan Qatar terkait pesawat itu adalah bentuk penjualan, bukan pemberian cuma-cuma.
Trump sendiri beberapa kali menyebut pesawat tersebut sebagai “hadiah gratis” dari Qatar. Namun, banyak pihak tetap mempertanyakan nilai strategis dan politis di balik langkah ini.
Di luar isu etika, pengubahan fungsi pesawat bekas menjadi pesawat kepresidenan adalah proses yang kompleks dan mahal. Biaya modifikasi yang mencakup instalasi sistem keamanan dan komunikasi dirahasiakan oleh militer, namun menurut Troy Meink, pejabat tinggi di Angkatan Udara AS, estimasi biayanya berada di bawah USD 400 juta.
Saat ini, pesawat tersebut masih berada di San Antonio, menunggu proses registrasi dan modifikasi oleh Angkatan Udara. Meski dokumen MoU telah diteken, sumber CNN menyebut isinya masih bisa disesuaikan sebelum diumumkan resmi ke publik.
Laporan pertama terkait kesepakatan ini diungkap oleh The Washington Post, dan hingga kini terus menjadi perbincangan hangat soal bagaimana bantuan antarpemerintah harus dikelola secara transparan, terlebih ketika menyangkut simbol negara seperti Air Force One.
