ABATANEWS, MAKASSAR – Ketua DPR Puan Maharani tak setuju dengan klaim Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan soal banyak masyarakat yang menginginkan Pemilu 2024 ditunda.
Bahkan, menurut Luhut, suara partai dari PDIP juga diklaim menginginkan pemilu ditunda dulu. Secara keseluruhan, Luhut klaim punya ‘big data’ soal itu.
Tapi, Puan tak setuju. Menurut Puan, PDIP juga punya hitungan tersendiri soal klaim yang diutarakan oleh Luhut saat berbincang di podcast kanal YouTube Deddy Corbuzier itu.
Baca Juga : Bambang Pacul Dicopot dari Ketua PDIP Jateng, Puan Irit Bicara
“Kalau di PDI Perjuangan, kami punya data sendiri dan tidak termaksud dengan data yang disampaikan (Luhut). Itu saja,” ujar Puan kepada wartawan di komplek Gedung Nusantara, Senayan, pada Selasa (15/3).
Puan juga menegaskan bahwa data yang dimiliki oleh PDIP pun berupa big data. “Dan data kami partai politik, big data juga,” pungkasnya.
Sementara, politikus PDIP lainnya, Masinton Pasaribu menyindir kerja-kerja Luhut dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa.
Baca Juga : Rapat Bareng Luhut dan Jajaran DEN, Prabowo Diminta Waspada Hadapi Ekonom Global
“Ini menurut saya pimpinan, kegelisahan yang dalam konteks demokrasi kita hari ini. Suasananya ketika ada menteri coba dikte agendanya dan itu di luar ranahnya ini ada upaya pengangkangan terhadap demokrasi,” kata Masinton saat mengajukan interupsi dalam rapat.
Masinton mengaku menghormati dan mengapresiasi berbagai pandangan partai politik terkait wacana penundaan Pemilu 2024. Menurutnya, penyampaian pandangan tersebut merupakan bagian dari tugas parpol yakni melakukan agregasi, artikulasi, dan aspirasi.
Namun, Masinton mengaku terganggu melihat indikasi pencabutan demokrasi di balik wacana penundaan pemilu. Menurutnya, demokrasi coba dibentuk tidak lagi dengan pola dari bawah ke atas atau dialog, melainkan lewat upaya-upaya pemaksaan.
Baca Juga : Puan Maharani Tegaskan Penulisan Ulang Sejarah Harus Sesuai Fakta
Masinton pun mengingatkan menteri di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf untuk bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan.
“Ini yang menurut saya, DPR harus mengingatkan. Dalam hal ini elemen-elemen dalam pemerintahan, menteri-menteri bertugaslah sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi). Ranah politik itu ranah parpol,” katanya.
Masinton melanjutkan masyarakat merasakan negara saat ini seolah-olah hanya diatur oleh beberapa orang. Jika dibiarkan, menurutnya, akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi.
Baca Juga : Prabowo Akan Luncurkan GovTech, Aplikasi yang Dicap Bisa Hemat Rp100 Triliun
“Bagaimana terang-terang dinyatakan, saya lihat di podcast-nya, tiga tahun ya sama saja tiga periode, putusan MK 2,5 tahun lewat 2,5 tahun sudah terhitung satu periode,” ujarnya.
Masinton mengingatkan bahwa substansi demokrasi adalah dialog, bukan pemaksaan terhadap hal-hal strategis. Ia menentang berbagai upaya pemaksaan terhadap proses demokrasi.
“Bukan kaya gaya ngatur-ngatur,” ujarnya.
