ABATANEWS, MAKASSAR — Ketua Umum DPP Gerindra, Prabowo Subianto dikabarkan akan datang ke Kota Makassar, pada Ahad (28/8/2022). Hanya saja, Gerindra Sulsel belum punya persiapan atas kunjungan Prabowo itu di Makassar.
Kehadiran Prabowo menimbulkan sejumlah spekulasi. Termasuk, dianggap sebagai bentuk safari politik, lantaran didorong maju lagi sebagai kandidat calon presiden pada tahun 2024 mendatang.
Kendati demikian, meski Prabowo jadi bertandang ke Kota Daeng, elite Gerindra Sulsel menolak bila disebut sebagai agenda politik jelang Pemilu 2024.
Baca Juga : Dewan Pers-AJI Kecam Pencabutan ID Pers Reporter CNN yang Tanyakan Keracunan MBG ke Prabowo
“Intinya ke mana-mana pun setelah deklarasi Pak Prabowo, tentu semua kunjungan beliau disangkutpautkan dengan kunjungan politik,” kata Sekretaris DPD Gerindra Sulsel, Darmawansyah Muin, di Kantor DPRD Sulsel, pada Jumat (26/8/2022).
Menurutnya, kunjungan Prabowo ke Kota Makassar tentu akan mengatasnamakan Menteri Pertahanan. Apalagi, menurut Wawan —sapaan akrabnya—, Prabowo butuh suntikan saran dari tokoh-tokoh yang ada di Makassar perihal pertahanan dan keamanan negara.
Makanya, salah satu agenda yang tersiar bila Prabowo ke Makassar ialah bertemu dengan mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK).
Baca Juga : Belanda Sepakat Kembalikan 30 Ribu Benda dan Artefak Bersejarah Indonesia
“Mungkin juga ada masukannya Pak JK sebagai tokoh bangsa, utamanya Indonesia timur terkait dengan apa saja yang nanti perlu dibenahi seandainya nanti pak Prabowo yang menjadi presiden,” jelasnya.
Mengapa harus bertemu JK? Katanya, JK disebut sebagai bagian yang tidak bisa dinafikkan sebagai tokoh paling sentral di wilayah Indonesia.
“Memang beliau adalah tokoh bangsa yang berasal dari Sulawesi Selatan, Indonesia timur,” kata Wakil Ketua DPRD Sulsel itu.
Baca Juga : Cak Imin: Jadi Anak Buah Prabowo Harus Siap, Bisa Dipecat Kapan Saja
Namun, Wawan kembali menegaskan, kunjungan Prabowo ke Makassar belum final. Prabowo disebut mesti menyesuaikan dengan agendanya sebagai ‘pembantu presiden’ dan pemilik partai.