ABATANEWS, MAKASSAR – Rumpun Disabilitas sukses menyelenggarakan lokakarya bertajuk “Edukasi Pilkada dan Ketahanan Terhadap Politik Uang bagi Penyandang Disabilitas” di Hotel Melia, Makassar.
Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara alumni pelatihan Training of Trainers (ToT), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan, dan Institut IDEA Yogyakarta, dengan dukungan dari Kemitraan.
Lokakarya ini bertujuan memperkuat peran penyandang disabilitas dalam Pilkada, khususnya terkait ketahanan terhadap politik uang, yang kerap menjadi ancaman bagi integritas demokrasi.
Baca Juga : Pemkot Makassar Gelar Pelatihan dan Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja Bagi Penyandang Disabilitas
Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 peserta yang terdiri atas perwakilan komunitas disabilitas, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya.
Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli, menjelaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki peran penting dalam menciptakan pemilu yang bersih.
“Bawaslu memastikan mekanisme pelaporan pelanggaran politik uang, termasuk bagi penyandang disabilitas, dilakukan secara anonim dan rahasia. Bersama-sama, kita harus memahami dan melawan modus politik uang yang merusak integritas pemilu,” ujar Mardiana.
Baca Juga : Senin Depan, Kemendagri dan DPR Akan Rapat Bahas PSU Pilkada 2024
Musfirah Rasdin, alumni ToT, menjelaskan, “Politik uang tidak hanya merugikan moral masyarakat, tetapi juga melanggengkan diskriminasi. Penyandang disabilitas harus mampu berkata tidak pada politik uang, karena suara mereka memiliki nilai yang jauh lebih besar dari sekadar iming-iming materi.”
Kegiatan ini memberikan edukasi tentang proses pilkada yang inklusif, dampak negatif politik uang, serta simulasi penolakan terhadap berbagai modus politik uang.
Ahmad Hedar, Koordinator IDEA Yogyakarta, menambahkan, “Dengan literasi politik yang baik, penyandang disabilitas tidak hanya menjadi pemilih yang sadar, tetapi juga agen perubahan dalam komunitasnya. Mereka dapat mengedukasi orang lain tentang pentingnya pemilu yang bersih dan bermartabat.”
Baca Juga : Komisi II DPR RI Minta Rencana PSU Pilkada 2024 Jelang Idul Firtu Perlu Ditinjau Ulang
Lokakarya ini diharapkan mampu:
1. Meningkatkan literasi politik penyandang disabilitas.
2. Mendorong keberanian melaporkan pelanggaran pemilu.
Baca Juga : Termasuk 2 Daerah di Sulsel, MK Bacakan 40 Putusan Sengketa Pilkada Senin Besok
3. Menguatkan kolaborasi antara penyelenggara pemilu dan komunitas disabilitas.
4. Membuka jalan bagi pilkada yang lebih inklusif dan bebas politik uang.
Baca Juga : Danny Sampaikan Ucapan Selamat Untuk Appi-Aliyah dan Doakan Makassar Tambah Baik
Dengan dukungan berbagai pihak, kegiatan ini menjadi langkah awal menuju demokrasi yang lebih baik bagi semua kalangan.
