ABATANEWS, MAKASSAR — Pj Sekda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra mendukung penuh survey pendataan dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang sementara berjalan di Kota Makassar.
Pendataan tersebut terkait potensi kelurahan, kecamatan dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kota Makassar.
Ada tiga koresponden dalam pendataan yakni level pemerintahan tingkat kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat Kota.
Baca Juga : Bangun Makassar Religius, Wali Kota Munafri Dorong Kolaborasi Ulama dan Pemerintah
Khusus tingkat kota narasumber utamanya yakni Pj Sekda sendiri dan beberapa OPD.
Sebanyak 167 variabel atau pertanyaan yang disertakan dalam sebuah kuesioner.
Pertanyaan meliputi berbagai hal seperti kawasan industri, persampahan, kondisi keberadaan sungai, lapangan terbang perintis, rumah singgah, rumah aman dan masih banyak hal lainnya.
“Survey ini sangat bagus sekali karena bisa melihat gambaran karakteristik dari struktur bawah. Baik dari potensi ekonomis, infrastruktur dan sebagainya,” ucap Firman.
Baca Juga : Wawali Aliyah Harap INACRAFT Bisa Jadi Ajang Pemasaran Produk Binaan Baik Tingkat Nasional dan Internasional
Karenanya, dia meminta OPD untuk secara detail menjawab kuesioner serta mengedepankan kondisi secara fakta. Jangan sampai ada data yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan.
Tak hanya itu, pada kesempatan yang sama Pemkot Makassar sendiri meminta secara langsung untuk bekerja sama dengan pihak BPS dalam hal pemberian data-data seperti stunting, kemiskinan, generasio, IPM untuk ditampilkan di War Room yang dikelola oleh Kominfo.
“Sesuai arahan pak Wali Kota Makassar untuk menampilkan data-data penting secara realtime sebagai tolak ukur perkembangan kota. Olehnya itu kita mau kerja sama dengan BPS. Pendataan ini juga sangat penting sebagai dasar pengambilan perencanaan dan keputusan kedepannya,” sebutnya.
Baca Juga : Studi Tiru ke Dekranasda DKI, Makassar Siap Terapkan Strategi Pemasaran UMKM
Sementara, Kepala BPS Kota Makassar, Abdul Hafid mengungkapkan, jika pendataan yang dilakukan sejak tanggal 2 mei 2024 dan berakhir pada tanggal 31 mei 2024 mendatang.
Karenanya, Ia meminta pemkot untuk segera mengisi informasi secara berkualitas dan mengumpulkan jawaban tersebut tepat waktu.
Dia mengatakan hasil dari pendataan ini akan menghasilkan dua indeks yakni kesulitan biografis dan indeks desa.
Baca Juga : Melinda Aksa Boyong Kader PKK Makassar Meriahkan Jambore Sulsel di Bone
Lalu, akan menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan di wilayah pemerintah dan sebagai evaluasi dana desa atau kelurahan.
“Kita harap kerjasamanya. Adapun permintaan data untuk ditampilkan di War Room Pemkot, kami sangat senang dan kami akan tindak lanjuti untuk tracking data yang diminta,” pungkasnya.
