Pemerintah Siap Datang ke Sidang PBB Jelaskan Dugaan Pelanggaran HAM Aksi Demonstrasi-Kerusuhan

ABATANEWS, MAKASSAR – Pemerintah Indonesia menegaskan kesiapannya menghadiri sidang Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa untuk menjelaskan berbagai langkah yang telah dilakukan terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam aksi demonstrasi di sejumlah wilayah.

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Mugiyanto, menyatakan komitmen tersebut usai mengunjungi korban demo di RS Primaya Makassar, Kamis (4/9/2025).

“Kalau dirasa perlu kami akan datang ke Jenewa sidang dewan HAM PBB akhir bulan ini. Untuk melaskan langkah-langkah yang sudah kami lakukan, tanggung jawab kami sebagai negara demokratis sebagai negara yang sudah meratifikasi hampir semua instrumen HAM internasional utama,” ujarnya.

Mugiyanto menegaskan, pemerintah tidak menunggu desakan dari PBB untuk turun tangan dalam penyelidikan kasus kekerasan.

“Kalau ada persoalan kekerasan ada dugaan pelanggaran HAM pasti kami turun,” katanya.

Ia mencontohkan kasus meninggalnya Affan saat demonstrasi di Jakarta yang menurutnya sudah ditangani secara transparan.

“Misalnya kasus meninggalnya Affan itu sudah diselidiki secara terbuka, online dan live. KemenHAM ikut memantau. Saya pikir putusan etik sudah, yang bersangkutan sudah diberhentikan. Kita sudah menjalankan apa yang harus kita lakukan,” jelasnya.

Lebih jauh, Mugiyanto menyebut Presiden Prabowo Subianto memberi arahan tegas agar aparat kepolisian tetap menjunjung prinsip demokrasi.

“Berpegangan pada jaminan kebebasan berekspresi dan bersuara tapi harus dilakukan secara damai. Itu kami hormati dan melindungi,” ucapnya.

Menurut dia, penegakan hukum merupakan langkah penting agar tidak ada lagi korban jatuh dalam aksi.

“Yang dilakukan pemerintah saat ini menindak yang melanggar hukum. Kalau tidak ditegakkan banyak korban berjatuhan. Kayak Mas Budi Haryadi,” tambahnya.