ABATANEWS, MAKASSAR — Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan melakukan kunjungan kerja ke dua titik pelaksanaan Sekolah Rakyat (SR) di Kota Makassar, yakni di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPKS) dan Sentra Wirajaya Salodong pada hari Kamis, 17 Juli 2025. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan, Ismu Iskandar, sebagai bagian dari pengawasan atas layanan publik bidang pendidikan yang menyasar kelompok masyarakat miskin dan miskin ekstrem.
Sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat merupakan program strategis nasional yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga yang termasuk dalam Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), atau 20% masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah di Indonesia. Program ini dirancang dengan sistem pendidikan berasrama untuk memastikan pemerataan akses terhadap layanan pendidikan yang layak.
“Kami ingin memastikan proses kegiatan belajar mengajar berjalan lancar dan program ini benar-benar menyasar mereka yang berhak,” tegas Ismu saat meninjau fasilitas ruang kelas dan asrama di BBPKS Makassar.
Baca Juga : Wabup Barru Terima Kunjungan Rombongan Ombudsman Sulsel untuk Bahas Listrik di Gattareng
Dua lokasi SR di Kota Makassar dirancang untuk melayani dua jenjang pendidikan, yaitu jenjang SMP di Sentra Wirajaya Salodong dan jenjang SMA di BBPKS Makassar, dengan target masing-masing 150 siswa pada tahun ajaran ini. Fasilitas yang disediakan mencakup tempat tinggal, makan, hingga pembinaan karakter — seluruhnya ditanggung oleh pemerintah.
Kepala BBPKS Makassar, Ana Puspita Sari, menjelaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara ketat berbasis data dari BPS yang kemudian divalidasi melalui kunjungan rumah (home visit) oleh tim gabungan dari BBPKS, puskesmas, dan unsur terkait lainnya.
Meskipun secara umum pelaksanaan SR di dua titik tersebut berjalan dengan baik, Ombudsman Sulsel mencatat sejumlah catatan krusial. Beberapa fasilitas penting, seperti ruang makan dan perpustakaan, masih dalam tahap pembangunan. Bahkan, di Sentra Wirajaya Salodong, masalah ketersediaan air bersih menjadi sorotan utama, karena suplai PDAM belum masuk dan pengelola terpaksa mengandalkan sumur bor yang kapasitasnya belum memadai.
Baca Juga : Cegah Disinformasi, Ombudsman Dorong Transparansi Informasi Bendungan Bili-Bili
“Karena ini program baru, wajar jika masih ada hal-hal yang perlu dibenahi. Namun aspek keselamatan dan keamanan asrama tetap harus menjadi perhatian utama,” kata Ismu.
Selain infrastruktur, validitas data siswa juga menjadi perhatian penting. Ombudsman menekankan bahwa data DTSEN yang digunakan dalam penetapan sasaran program harus merupakan data terbaru yang telah terverifikasi.
“Tujuannya satu, agar program ini benar-benar diterima oleh mereka yang paling berhak. Data yang valid adalah kunci ketepatan sasaran,” tambah Ismu.
Baca Juga : Ombudsman Temukan Adanya Pelanggaran Hukum pada Pagar Laut Tangerang
Dalam kesempatan tersebut, Ismu Iskandar juga menyampaikan motivasi langsung kepada para siswa SR di BBPKS, mengingatkan mereka untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan belajar di fasilitas yang telah disiapkan negara.
“Selamat, kalian adalah orang-orang terpilih. Tidak semua anak punya kesempatan seperti ini—belajar di sekolah lengkap, gratis, dan berasrama. Manfaatkan sebaik-baiknya. Suatu hari nanti, bisa jadi di antara kalian akan ada yang menjadi polisi, TNI, bahkan bupati. Kuncinya: semangat belajar dan jangan pernah menyerah.” Ujar Ismu di hadapan para siswa
Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan dan penyempurnaan program Sekolah Rakyat agar benar-benar mampu memutus rantai kemiskinan struktural melalui akses pendidikan yang inklusif dan berkualitas.
Baca Juga : Ombudsman Temukan Data ‘Siswa Siluman’ pada 16 Sekolah di Makassar
Baca Juga : Ombudsman Temukan Data ‘Siswa Siluman’ pada 16 Sekolah di Makassar
