ABATANEWS, JAKARTA — Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berlangsung di Hotel Mercure, Jakarta, Sabtu (27/9/2025) malam, sempat diwarnai ketegangan hingga insiden keributan. Namun, forum akhirnya menemukan jalan tengah dengan menetapkan Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum PPP periode 2025–2030 melalui aklamasi.
Keputusan itu diambil dalam sidang pleno setelah mayoritas pemilik suara menyetujui percepatan proses pemilihan. Langkah tersebut dilakukan untuk meredam potensi kegaduhan yang sempat mencuat di arena muktamar.
“Alhamdulillah malam hari ini kita telah menyelesaikan sesi inti Muktamar X. Sejak awal kita sudah membaca potensi keriuhan, karena itu sebagaimana diatur dalam pasal 11 AD/ART, proses bisa dipercepat. Keputusan aklamasi ini adalah jalan penyelamatan dalam kondisi darurat,” ujar Mardiono dalam konferensi pers.
Baca Juga : PPP Resmi Dualisme: Agus Suparmanto vs Muhamad Mardiono
Meski didampingi Steering Committee Amir Uskara dan Ermalena, serta Organizing Committee Arya Permana Graha dan 30 Ketua DPW PPP, Mardiono tidak menutup mata atas insiden bentrok di arena muktamar.
“Saya menyayangkan terjadinya keributan yang menimbulkan korban, beberapa kader kami harus dirawat di rumah sakit dengan luka di bagian kepala dan bibir. Tentu ini akan berlanjut pada proses hukum, karena jalan demokrasi tidak boleh dicederai dengan tindakan inkonstitusional,” tegasnya.
Mardiono menjelaskan, PPP sejak berdiri tahun 1973 selalu menjaga tradisi muktamar dengan mekanisme konstitusional. Namun kali ini, gangguan internal membuat pimpinan sidang dan panitia mengambil langkah cepat.
Baca Juga : Muktamar PPP Dijadwalkan Berlangsung Agustus atau September, Siapa Lawan Mardiono?
“Partai PPP ini punya AD/ART yang kuat. Karena ada gangguan, pimpinan sidang bersama OC mengambil langkah cepat, dan itu dibenarkan aturan. Keputusan aklamasi ini didukung hampir 80 persen peserta muktamar yang merupakan pemilik suara sah,” katanya.
Menariknya, Mardiono mengungkapkan dirinya sejak awal tidak pernah mendeklarasikan pencalonan maupun membentuk tim sukses. Dukungan, menurutnya, justru mengalir langsung dari DPW dan DPC melalui forum resmi partai.
“Sejak beberapa bulan terakhir, daerah-daerah mendorong saya melanjutkan kepemimpinan. Saya selalu jawab, sebagai kader dan pelayan partai, kalau memang dibutuhkan, saya siap. Tapi saya tidak pernah membentuk tim sukses atau mendeklarasikan pencalonan. Ternyata mayoritas menginginkan saya, terima kasih,” ucapnya.
Baca Juga : Golkar dan PPP Bergabung Dalam Satu Fraksi di DPRD Parepare
Ia juga menegaskan bahwa PPP adalah partai kader yang kepemimpinannya harus lahir dari internal, bukan dipengaruhi pihak luar.
“Setiap organisasi, bahkan rumah tangga sekalipun, punya aturan. Kalau ada orang luar tiba-tiba masuk dan memaksakan diri, tentu tidak dibenarkan. PPP ini partai kader, bukan tempat orang asing tiba-tiba datang dan langsung memimpin,” ujar Mardiono.
Meskipun sesi inti muktamar rampung, agenda masih berlanjut hingga penutupan resmi pada 29 September mendatang.
Baca Juga : Bukan Amir Uskara, PPP Pilih Imam Fauzan Maju Pilkada Gowa
Sementara itu, Steering Committee Amir Uskara menilai keputusan aklamasi sudah sah dan sesuai aturan.
“Memang ada dinamika tinggi bahkan sampai adu fisik sesama kader. Tetapi setelah saya bacakan pasal 11 dan seluruh peserta setuju, maka ketok palu aklamasi Pak Mardiono disahkan,” jelasnya.
