ABATANEWS, GOWA — Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bersiap menggelar Muktamar pada tahun 2025, dengan agenda utama pemilihan Ketua Umum yang diprediksi bakal berlangsung sengit.
Wakil Ketua Umum DPP PPP, Amir Uskara, mengungkapkan bahwa keputusan untuk mengadakan Muktamar telah disepakati dalam rapat pengurus DPP pekan lalu.
“Muktamar PPP akan digelar antara bulan Agustus atau September,” ujar Amir saat berbincang dengan wartawan di kediamannya, Gowa, kemarin (22/3/2025).
Meski demikian, tanggal pasti pelaksanaan Muktamar belum ditetapkan. “Kalau tanggalnya masih belum diputuskan. Masih lama,” tambahnya santai.
Kendati begitu, suhu politik di internal PPP tampaknya mulai memanas seiring munculnya sejumlah nama yang digadang-gadang bakal bersaing memperebutkan kursi tertinggi partai berlambang Ka’bah tersebut.
Amir menyebut, nama-nama yang mencuat sebagai kandidat ketua umum masih seputaran dengan isu yang mencuat di publik lewat pemberitaan. “Kita tunggu juga seperti apa,” katanya, enggan berspekulasi lebih jauh.
Berdasarkan informasi yang beredar, tiga figur kompeten masuk dalam bursa calon kuat. Mereka adalah Muhammad Mardiono, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP saat ini. Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD). Serta Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian yang dikenal sebagai pengusaha sukses.
Mardiono, yang telah memimpin PPP sejak ditinggalkan oleh Suharso Monoarfa, dianggap memiliki kans besar untuk mempertahankan posisinya berkat pengalaman dan dukungan internal.
Sementara itu, Dudung Abdurachman muncul sebagai “kuda hitam” dengan latar belakang militer yang kuat, yang diyakini bisa membawa angin segar bagi PPP.
Di sisi lain, Andi Amran Sulaiman, dengan rekam jejaknya sebagai pejabat publik dan pengusaha, juga tak kalah menarik perhatian sebagai sosok potensial untuk memimpin partai ke arah yang lebih dinamis.
Muktamar PPP kali ini diprediksi tak hanya menjadi ajang pemilihan pemimpin, tetapi juga penentu arah partai ke depan di tengah dinamika politik nasional yang kian kompetitif. Mengingat, PPP tidak lolos parlementery threshold (ambang batas parlemen) untuk mendudukkan kadernya di DPR RI untuk periode 2024-2029.
