Megawati Tegaskan PDIP Bukan Oposisi Pemerintah

ABATANEWS, BALI —  Setelah sempat bersikap kritis terhadap pemerintahan pasca-Pemilu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kini mengambil posisi strategis sebagai “penyeimbang”, bukan oposisi. Hal ini ditegaskan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dalam pidatonya pada Kongres ke-6 PDIP di Nusa Dua, Bali.

“PDIP tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak,” tegas Megawati, Sabtu (2/8).

Pernyataan ini menjadi sinyal penting dari arah baru politik PDIP di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meski tidak masuk dalam struktur koalisi pemerintahan, PDIP tak sepenuhnya mengambil posisi berseberangan.

“PDIP akan terus mendukung setiap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang berpihak kepada rakyat. Namun kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial dan amanat penderitaan dan saya tambahkan hukum yang berkeadilan,” imbuh Megawati.

Sikap ini menunjukkan bahwa PDIP lebih menekankan peran sebagai kekuatan moral politik, sejalan dengan ajaran ideologis dari pendiri bangsa, Sukarno. Megawati menegaskan, keberpihakan PDIP bukan ditentukan dari posisi dalam kekuasaan, melainkan dari komitmen terhadap nilai dan prinsip politik.

“Peran strategis PDIP dalam wajah demokrasi Indonesia yang susah payah telah kita laksanakan yang dengan nama reformasi sebagai kekuatan ideologis, sebagai penyeimbang konstitusional dan kembali sebagai pelopor perjuangan rakyat,” kata dia.

Dalam kongres yang sama, Megawati kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDIP untuk periode 2025–2030.

Sikap politik baru PDIP ini muncul tak lama setelah mantan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, mendapat amnesti dari Presiden Prabowo. Hasto sebelumnya divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap, dan keputusan pemberian amnesti dinilai mencairkan ketegangan politik antara PDIP dan pemerintah.