ABATANEWS, JAKARTA — Meski sengketa wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia belum mencapai titik temu, kedua negara menunjukkan sinyal positif untuk membuka lembaran baru kerja sama ekonomi. Isu ini kembali mencuat setelah Kementerian Luar Negeri Malaysia menyatakan akan menyebut kawasan tersebut sebagai Laut Sulawesi, merujuk pada posisi maritim mereka.
Dalam pernyataan resmi yang dikutip dari Bernama, Rabu (6/8), Kemlu Malaysia (Wisma Putra) menyebut putusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2002 terkait Pulau Sipadan dan Ligitan menguatkan klaim Malaysia di kawasan tersebut.
“Kementerian Luar Negeri menggarisbawahi bahwa setiap terminologi harus digunakan dengan benar dan mencerminkan kedaulatan dan hak hukum Malaysia atas wilayah yang bersangkutan,” tegas Wisma Putra dalam keterangan tertulisnya.
Baca Juga : Indonesia dan Malaysia Sepakat Selesaikan Masalah Blok Ambalat
Isu penamaan wilayah laut di Blok ND6 dan ND7 pun telah dijelaskan oleh Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Mohamad Hasan di hadapan parlemen, sehari sebelumnya.
Mengenai kemungkinan pengelolaan bersama atau joint development antara Malaysia dan Indonesia di wilayah tersebut, Wisma Putra menyebutnya masih dalam tahap pembahasan.
“Belum ada yang disepakati dari kedua pihak,” ujar mereka.
Baca Juga : Indonesia dan Malaysia Sepakat Selesaikan Masalah Blok Ambalat
Namun demikian, Malaysia menyatakan komitmennya tetap mengedepankan pendekatan diplomatik dan hukum internasional, sesuai Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.
“Semua pembahasan terkait hal ini akan dilakukan melalui mekanisme diplomatik, hukum, dan teknis dalam kerangka bilateral yang telah ditetapkan,” tambah Wisma Putra.
Pernyataan ini muncul tidak lama setelah pertemuan bilateral antara Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Merdeka pada 27 Juni lalu. Keduanya sepakat bahwa potensi ekonomi di kawasan Ambalat tidak harus menunggu tuntasnya penyelesaian sengketa.
Baca Juga : Indonesia dan Malaysia Sepakat Selesaikan Masalah Blok Ambalat
“Contoh masalah Ambalat kita sepakat sambil kita saling menyelesaikan masalah-masalah hukum, kita juga ingin mulai dengan kerja sama ekonomi yang kita sebut joint development,” ungkap Prabowo.
PM Anwar pun menyambut ide tersebut dan menekankan pentingnya mempercepat kerja sama untuk kepentingan rakyat di perbatasan.
“Tidak ada halangan untuk kita segerakan kerja sama ekonomi, termasuk yang disinggung tadi, joint development authority, walaupun di kawasan Ambalat. Karena kalau kita tunggu selesai, kadang mungkin mengambil masa dua dekade lagi,” ucap Anwar.
Baca Juga : Indonesia dan Malaysia Sepakat Selesaikan Masalah Blok Ambalat
“Jadi kita memanfaatkan waktu ini untuk mendapatkan hasil supaya memberikan keuntungan kepada kedua-dua negara dan membela nasib rakyat kita di kawasan yang agak jauh, di perbatasan,” lanjutnya.
Meski status hukum wilayah belum tuntas, wacana kolaborasi ini menjadi sinyal bahwa solusi damai dan saling menguntungkan tetap menjadi pilihan utama kedua negara bertetangga.
