ABATANEWS, MAKASSAR — Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, menegaskan pihaknya akan terus mengawal hak pendidikan bagi semua anak, terutama yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pernyataan itu disampaikan usai aksi demonstrasi Laskar Merah Putih (LMP) Sulawesi Selatan yang menyoroti persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2025/2026.
Dalam pertemuan langsung dengan massa aksi di halaman Kantor DPRD, Ari menyampaikan bahwa DPRD tidak pernah mengabaikan keresahan publik terkait akses sekolah.
“LMP adalah bagian dari keluarga besar saya. Saya berdiri bersama rakyat, terutama dalam urusan pendidikan,” ungkapnya.
Baca Juga : Legislator Muchlis Misbah Bantu Driver Ojol Korban Perang Kelompok di Tallo
Ia menolak anggapan bahwa DPRD lepas tangan dalam polemik PPDB. Menurutnya, sejak lama ia konsisten memperjuangkan kesempatan sekolah negeri yang adil bagi semua kalangan.
“Menyuruh anak dari keluarga miskin masuk ke sekolah swasta tanpa dukungan negara sama saja melanggar konstitusi,” tegas Ari.
Ari menilai sistem seleksi PPDB perlu evaluasi menyeluruh agar tidak menjadi penghalang bagi siswa prasejahtera. Ia memastikan DPRD akan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan, wali kota, orang tua siswa, serta kelompok masyarakat sipil untuk mencari solusi.
Baca Juga : Pemkot Bareng FKIJK Sulselbar Berikan Bantuan Sosial ke Keluarga Korban Kerusuhan DPRD Makassar
“Saya tidak mau hanya memberi janji. Dalam waktu dekat, kita akan buktikan lewat RDP agar semua jelas dan ada tindakan nyata. Tidak boleh ada satu pun anak Makassar yang putus sekolah karena
aturan yang tidak berpihak,” ujarnya.
Ari menutup dengan menekankan bahwa pendidikan merupakan hak setiap anak, bukan hanya sebagian kelompok.
Baca Juga : Fraksi API DPRD Makassar Dukung Penuh Program Pemerintahan Munafri-Aliyah
Sebelumnya, LMP Sulsel bersama warga menggelar aksi di DPRD menuntut perombakan sistem PPDB, pencopotan Kepala Dinas Pendidikan Makassar, hingga investigasi dugaan nepotisme pada jalur afirmasi. Mereka juga mendesak DPRD segera turun tangan melalui RDP sebagai bentuk tanggung jawab terhadap aspirasi masyarakat.
