ABATANEWS, MAKASSAR — Komisi D DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Makassar, Laskar Merah Putih (LMP) Sulsel, dan Relawan Soelawesi Pejuang Amanah (RESOPA), Kamis (31/7/2025). RDP tersebut membahas dugaan pelanggaran pada proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) dan pengadaan seragam sekolah.
Perwakilan LMP Sulsel, Anto, menilai ada manipulasi data jalur afirmasi dan zonasi PPDB 2025. Ia mengungkap sejumlah siswa diterima di sekolah favorit meski alamatnya jauh dari lokasi sekolah. “Kami juga menemukan adanya dugaan pungutan liar di SMP Negeri 6 Makassar. Orang tua murid diminta Rp15 juta agar anaknya bisa diterima,” jelasnya.
Sementara itu, RESOPA menyoroti dugaan penjualan seragam sekolah di SMP Negeri 2 Makassar. Mereka menilai kualitas kain seragam tidak sesuai dengan anggaran, serta adanya keterlibatan penyedia jasa non-UMKM resmi.
Baca Juga : Legislator Muchlis Misbah Bantu Driver Ojol Korban Perang Kelompok di Tallo
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, menegaskan PPDB 2025 telah sesuai dengan juknis Permendikbudristek No. 3 Tahun 2025. “Domisili ditentukan oleh wali murid melalui aplikasi, lalu diverifikasi sistem. Dugaan pungli sudah kami tindaklanjuti bersama Inspektorat,” jelasnya.
Terkait harga seragam, Achi membantah adanya penggelembungan harga hingga Rp180 ribu per pasang. Menurutnya, harga resmi hanya Rp170 ribu dengan mekanisme negosiasi dan quality control. “Kami tidak ingin sekolah jadi ajang jual beli. Kebijakan seragam gratis adalah keberpihakan pemerintah kepada masyarakat, bukan pengusaha,” tegasnya.
Achi juga memastikan tidak ada lagi jalur “solusi” seperti tahun sebelumnya. Penambahan rombongan belajar hanya dilakukan sesuai juknis dengan persetujuan kementerian.
Baca Juga : Pemkot Bareng FKIJK Sulselbar Berikan Bantuan Sosial ke Keluarga Korban Kerusuhan DPRD Makassar
Komisi D DPRD Makassar menyatakan akan terus mengawasi jalannya PPDB dan distribusi seragam agar transparan. “Kami tidak ingin ada kebijakan yang merugikan masyarakat. Semua temuan ini harus jadi bahan evaluasi,” ujar salah satu legislator.
