ABATANEWS, MAKASSAR — Sejumlah aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar diduga telah berpindah tangan ke pihak lain tanpa dasar hukum yang jelas. Persoalan ini mencuat dalam rapat kerja DPRD Kota Makassar terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, yang digelar di Kantor DPRD Makassar, Jumat (4/7/2025).
Wakil Ketua Komisi C DPRD Makassar, Fasruddin Rusli, menegaskan bahwa beberapa aset fasilitas umum (fasum), termasuk bangunan kantor lurah, kini dikuasai pihak ketiga. Ia menilai lemahnya posisi hukum Pemkot menjadi penyebab utama hilangnya aset tersebut.
“Banyak aset kita yang lepas padahal itu jelas milik pemerintah kota,” kata Fasruddin usai rapat.
Baca Juga : Legislator Muchlis Misbah Bantu Driver Ojol Korban Perang Kelompok di Tallo
Politisi dari Fraksi PPP itu juga menuding adanya campur tangan kelompok kuat yang disebutnya sebagai “mafia tanah” dalam proses pengambilalihan sejumlah aset.
“Ada orang-orang besar, mafia tanah yang bermain sehingga kantor dan fasum kita bisa diambil alih,” ujarnya.
Fasruddin berharap persoalan serupa tidak lagi terjadi di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham. Ia meminta organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya Dinas Pertanahan, lebih sigap menjaga aset milik Pemkot.
Baca Juga : Pemkot Bareng FKIJK Sulselbar Berikan Bantuan Sosial ke Keluarga Korban Kerusuhan DPRD Makassar
“Ini pekerjaan rumah bagi pemerintahan baru agar lebih tegas menginstruksikan OPD menjaga aset daerah,” tegasnya.
Selain itu, Fasruddin mendorong agar pemerintah menyiapkan anggaran khusus dalam APBD untuk menghadapi potensi perkara hukum terkait aset, termasuk pembiayaan gugatan di pengadilan.
“Kita ke depan harus benar-benar menjaga aset Kota Makassar,” pungkasnya.
