ABATANEWS, MAKASSAR — Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, menyampaikan apresiasi terhadap langkah tegas dan cepat yang diambil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam merespons polemik pertambangan di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Apresiasi ini disampaikan Taufan saat menjalani masa reses di Kota Parepare, Selasa, 10 Juni 2025.
“Kami sangat mengapresiasi langkah proaktif Bapak Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang segera turun ke lapangan untuk meninjau langsung isu-isu pertambangan di Raja Ampat,” ujar Taufan Pawe.
Menurutnya, langkah ini menunjukkan komitmen nyata pemerintah pusat dalam memastikan bahwa setiap aktivitas pertambangan dijalankan secara bertanggung jawab dan diawasi dengan ketat, terutama di wilayah dengan keanekaragaman hayati dan keindahan alam luar biasa seperti Raja Ampat.
Taufan secara khusus menyoroti keputusan Menteri Bahlil mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dianggap bermasalah di wilayah tersebut.
“Pencabutan IUP ini adalah bukti ketegasan dan keberanian Bapak Menteri ESDM. Patut dicatat bahwa izin-izin ini tidak diterbitkan pada masa beliau menjabat, tetapi beliau tetap mengambil langkah evaluasi dan penertiban. Ini bentuk nyata keberpihakan terhadap tata kelola pertambangan yang bersih dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Lebih lanjut, Taufan menilai kehadiran langsung Menteri ESDM di lokasi menunjukkan perhatian serius pemerintah terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Menurutnya, pendekatan semacam ini membuka jalur komunikasi yang efektif dan memastikan kebijakan diambil berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Terkait sektor pariwisata, Taufan Pawe menegaskan bahwa Raja Ampat tetap aman dan terjaga. Ia baru-baru ini juga mengunjungi Sorong dan Raja Ampat, dan menyaksikan langsung kesadaran tinggi masyarakat dalam menjaga kelestarian alam.
“Bahkan untuk menjaga ekosistem laut, aktivitas seperti memancing atau menangkap ikan di kawasan wisata sangat dibatasi, bahkan dilarang. Ini menunjukkan betapa kuatnya komitmen masyarakat terhadap konservasi lingkungan,” jelasnya.
Ia juga meluruskan informasi terkait lokasi tambang yang menjadi polemik, dengan menjelaskan bahwa wilayah tersebut berada sekitar 40 kilometer dari pusat-pusat pariwisata. “Itu memang area yang sejak lama ditetapkan sebagai wilayah tambang, bukan kawasan wisata,” tambahnya.
Taufan Pawe menutup pernyataannya dengan harapan agar langkah tegas Menteri ESDM ini menjadi contoh bagi kementerian dan lembaga lainnya dalam merespons isu strategis yang berkaitan dengan kepentingan publik dan kelestarian lingkungan.
“Tindakan cepat ini adalah bukti konkret bahwa pemerintah siap mendengarkan aspirasi masyarakat dan mengambil langkah yang diperlukan untuk kepentingan bersama, sembari memastikan informasi yang beredar tidak menimbulkan kekhawatiran yang tidak berdasar,” pungkasnya.
