ABATANEWS, LANGKAT – Pemerintah pusat terus menunjukkan komitmennya dalam menciptakan iklim investasi yang aman dan bebas dari gangguan. Salah satunya dengan langkah konkret yang dilakukan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono, yang meninjau langsung pabrik es di Desa Pantai Gemi, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Sabtu (10/5/2025).
Pabrik tersebut sebelumnya sempat menjadi sorotan karena diduga mengalami intimidasi dari sekelompok organisasi masyarakat (ormas), yang membuat operasional sempat terhenti. Dalam kunjungan tersebut, Purwito ingin memastikan bahwa aktivitas bisnis di lokasi tersebut sudah berjalan normal dan aman.
“Kami dari tim Kemenko Polkam ke Desa Pantai Gemi, Pabrik Es yang kemarin sempat viral di media sosial, (datang langsung) meyakinkan apakah benar-benar tempat ini sudah dalam keadaan kondusif,” ujar Purwito dalam siaran pers, Senin (12/5/2025).
Peninjauan ini menjadi bagian dari langkah nyata pemerintah dalam memberantas aksi premanisme, terutama yang dilakukan oleh oknum yang berlindung di balik nama ormas. Ia pun memberikan apresiasi kepada jajaran Polres Langkat atas respons cepat dalam menangani kasus ini.
“Mudah-mudahan ke depan daerah ini, khususnya di Sumatera Utara tidak ada lagi perbuatan dari kelompok-kelompok yang mengaku ormas, yang menghalangi, baik dari investasi dan produksi dalam negeri, sehingga kegiatan (usaha) ini bisa berjalan dengan aman dan lancar,” tegasnya.
Purwito juga mengingatkan pentingnya sinergi antara aparat keamanan dan pelaku usaha agar keamanan wilayah tetap terjaga dan aktivitas ekonomi dapat terus berkembang.
“Harapan kami, seterusnya di daerah Langkat ini kondusif. Pak Dandim, saya minta bantu juga Pak Kapolres jika dibutuhkan,” ujarnya.
Sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas nasional dan iklim investasi, pemerintah melalui Kemenko Polhukam telah membentuk Satuan Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas. Langkah ini merespons keluhan masyarakat dan pelaku usaha yang kerap menjadi korban pemalakan oleh kelompok tertentu.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Jenderal (Purn) Budi Gunawan sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberi ruang bagi praktik premanisme yang meresahkan dan menghambat investasi.
