Giliran Inggris yang Ingin Akui Palestina Sebagai Negara, Israel Merana
ABATANEWS, JAKARTA — Pemerintahan baru Inggris di bawah Perdana Menteri Keir Starmer menunjukkan pergeseran signifikan dalam kebijakan luar negeri, khususnya terkait konflik Israel-Palestina. Dalam pernyataan terbarunya, Starmer menyampaikan bahwa Inggris akan mengakui Negara Palestina pada bulan September, kecuali Israel memenuhi serangkaian tuntutan penting untuk menghentikan kekerasan di Gaza.
Langkah ini muncul di tengah tekanan domestik yang meningkat, seiring banyak warga Inggris yang terusik oleh penderitaan warga sipil Palestina, terutama kelaparan yang melanda Gaza. Demi membahas situasi ini, Starmer bahkan menggelar rapat kabinet di tengah masa reses musim panas—tindakan yang jarang terjadi.
Keputusan itu juga dibayangi oleh pertemuan Starmer dengan mantan Presiden AS Donald Trump di Skotlandia, sehari sebelumnya. Meskipun Trump mengaku “tidak keberatan” dengan posisi Inggris terkait pengakuan Palestina, ia juga menyatakan bahwa hal tersebut tak pernah dibahas secara langsung dalam pertemuan mereka.
Dalam pernyataan resmi, Starmer menyebutkan Inggris akan menyampaikan pengakuan atas kenegaraan Palestina di Majelis Umum PBB, jika Israel tidak segera mengambil langkah substantif untuk mengakhiri penderitaan di Gaza. Langkah tersebut mencakup persetujuan gencatan senjata, pembukaan akses bantuan kemanusiaan oleh PBB, penghentian rencana aneksasi Tepi Barat, dan komitmen nyata terhadap solusi dua negara.
“Dan itu termasuk mengizinkan PBB untuk memulai kembali penyaluran bantuan, serta memastikan tidak akan ada aneksasi di Tepi Barat,” tegas Starmer.
Namun, realisasi tuntutan ini dianggap sulit tercapai, mengingat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara tegas menolak solusi dua negara atas dasar keamanan dan ideologi nasionalisme. Pemerintah Israel langsung menanggapi keras pernyataan Inggris tersebut, menyebutnya sebagai “hadiah bagi Hamas” dan “kontraproduktif terhadap upaya gencatan senjata serta pembebasan sandera”.
Di sisi lain, Starmer juga menegaskan bahwa Inggris tetap menuntut Hamas untuk membebaskan seluruh sandera, menyetujui gencatan senjata, melucuti senjata, serta tidak lagi mengklaim peran dalam pemerintahan Gaza.
Pengakuan Inggris terhadap Palestina, jika benar-benar terjadi, akan menjadi perubahan bersejarah dan mempertegas peran Inggris dalam dinamika Timur Tengah. Meski selama ini Inggris mendukung solusi dua negara, pengakuan kenegaraan secara sepihak belum pernah dilakukan. Namun menurut Starmer, kondisi hari ini membuat visi itu terasa semakin jauh.
“Terlepas dari sejumlah syarat yang telah ditetapkan, Inggris percaya bahwa status kenegaraan adalah hak yang tak dapat dicabut dari rakyat Palestina,” tegasnya.
Keputusan akhir akan dipertimbangkan kembali pada September 2025, setelah menilai perkembangan yang dicapai oleh pihak-pihak terkait. Dunia pun kini menanti apakah Inggris akan menjadi kekuatan besar pertama di Eropa Barat yang secara resmi mengakui Palestina di tengah konflik yang belum kunjung mereda.