ABATANEWS, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto, memberukan tugas khusus kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia diutus untuk menangani percepatan pembangunan di Papua terutama penyelesaian isu-isu terkait Hak Asasi Manusia (HAM).
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan konsen pemerintah dalam menangani Papua sedang didiskusikan. Maka Dari itu, Presiden memberikan suatu penugasan khusus kepada wapres untuk percepatan pembangunan Papua.
“Saya kira ini pertama kalinya presiden akan memberikan penugasan kepada wapres untuk penanganan masalah Papua. Tentu tidak hanya pembangunan fisik, tapi juga termasuk penanganan masalah-masalah HAM dan bagaimana aparat kita menangani isu-isu di Papua,” ujar Yusril Ihza Mahendra, melalui akun YouTube Komnas HAM dikutip Rabu (9/7/2025).
Baca Juga : Program MBG Telah Menyentuh 30 Juta Penerima Selama 11 Bukan Berjalan
Yusril juga menyebut bahwa ada kemungkinan Wakil Presiden akan memiliki kantor khusus di Papua sebagai bagian dari pelaksanaan tugas tersebut. “Sekarang ini akan diberikan penugasan, bahkan mungkin juga kantornya wapres untuk bekerja di Papua menangani masalah ini,” ujarnya.
Pernyataan Yusril Bahamas Gibran bakal Berkantor di Papua pun ramai diperbincangkan. Namun, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak akan berkantor di Papua.
“Setahu saya dalam undang-undang itu, tugasnya wapres adalah mengkoordinasikan. Secara di tingkat kebijakan atas saja. Tapi untuk eksekusi sehari-harinya dilakukan oleh Badan Eksekutif ini,” kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Baca Juga : Istana Kembalikan ID Pers Jurnalis CNN Indonesia
Tito menjelaskan, dalam UU Otonomi Khusus Papua, wapres bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan di Papua. Tito mengatakan penugasan tersebut juga pernah diberikan kepada Wapres ke-13 KH Ma’ruf Amin.
Namun, kata Tito, dalam proses eksekusi di lapangan terdapat Badan Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua. Dia mengatakan saat ini Badan Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua tersebut belum ditunjuk oleh Prabowo.
“Ditunjuk oleh bapak presiden, badan itu, kepala badan, badan eksekutif itu. Dan nanti dia akan membentuk ada semacam deputi-deputinya juga. Tujuannya evaluasi untuk mempercepat pembangunan Papua,” katanya.
