ABATANEWS, MALUKU — Pemerintah bersiap menghadirkan wajah baru pendidikan inklusif melalui program Sekolah Rakyat, dan Maluku Utara menjadi salah satu provinsi pertama yang akan menjadi lokasi percontohan.
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos), Robben Rico, meninjau langsung kesiapan pembangunan gedung Sekolah Rakyat di provinsi tersebut pada Minggu (25/5/2025).
Dalam kunjungannya, Robben menyatakan pembangunan akan dimulai Juni 2025 dan ditargetkan rampung setahun kemudian.
Baca Juga : 20 Unit Rumah Diserahkan Mensos Untuk Warga Makassar
“Kalau kami melihat secara prinsip, (Maluku Utara) salah satu daerah yang siap untuk kemudian menyambut program, gagasan Pak Presiden Prabowo dalam rangka memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan,” ungkapnya saat berada di Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) Kota Sofifi.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyambut positif inisiatif tersebut dan menyatakan dukungan penuh.
“Kami siap membantu mewujudkan program ini sebagai bagian dari upaya mencerdaskan generasi muda Maluku Utara,” ujar Sherly.
Baca Juga : Gubernur Sulsel Pimpin Apel Perdana Sekolah Rakyat SMA di Makassar
“Kami berharap Sekolah Rakyat ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan perhatian kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, serta memberikan ekosistem yang baik bagi mereka untuk mengubah masa depan,” tambahnya.
Pemerintah provinsi bahkan telah menyediakan lahan seluas 8 hektare di Desa Rioribati, Kecamatan Jailolo Selatan, Halmahera Barat, untuk mendukung proyek ini.
Namun, di tengah semangat pemerataan, muncul kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan program oleh kalangan yang tidak tepat sasaran. Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, mengingatkan bahwa meski diperuntukkan bagi keluarga miskin, fasilitas unggulan Sekolah Rakyat bisa menarik minat masyarakat mampu.
Baca Juga : Sekolah Rakyat Akan Dimulai 14 Juli, Ini Kata Seskab Teddy
“Walaupun ini sekolah untuk orang miskin, fasilitas yang disediakan oleh Presiden Prabowo adalah fasilitas unggulan. Lahannya saja 8,5 hektare, akan ada laboratorium, lapangan olahraga, hingga ruang praktik seperti pertanian dan perikanan,” ujar Agus dalam diskusi bersama Kantor Komunikasi Kepresidenan (24/5/2025).
Ia menekankan bahwa Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dan tidak terbuka untuk semua kalangan.
“Kita khawatir karena sekolah ini bagus, nanti orang kaya malah ikut antre masukin anaknya ke situ. Padahal tujuan utamanya adalah memuliakan orang miskin dan memutus mata rantai kemiskinan,” tegas Agus.
Baca Juga : Pemerintah Temukan 1,9 Juta Penerima Bantuan Tidak Sesuai Kriteria
Untuk mencegah salah sasaran, Kemensos akan menerapkan sistem seleksi ketat yang melibatkan berbagai pihak.
“Dalam asesmen calon siswa, kita akan benar-benar ketat. Kemensos akan bekerjasama dengan pihak-pihak lain agar yang diterima benar-benar berasal dari keluarga miskin,” jelasnya.
Program ini akan mulai menerima peserta didik pada tahun ajaran 2025/2026, dengan tahap awal kegiatan belajar-mengajar jenjang SMP dilakukan di Sentra Wasana Bahagia Ternate, dan jenjang SMA memanfaatkan fasilitas IPWL dan SPMA Sofifi. Sekolah ini mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA, dengan seluruh pembiayaan ditanggung penuh oleh APBN.
Baca Juga : Anggaran Sekolah Rakyat Capai Rp 2,3 T untuk 100 Lokasi, Biaya per Siswa Rp 48 Juta per Tahun
Dengan harapan tinggi untuk menghapus ketimpangan akses pendidikan, pelaksanaan Sekolah Rakyat menjadi ujian besar bagi pemerintah untuk menjaga integritas dan keberpihakan pada rakyat kecil.
