DPR Ingatkan Erick Thohir Waspadai Konflik Kepentingan di Balik Rangkap Jabatan PSSI-Menpora

ABATANEWS, JAKARTA — Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, menilai rangkap jabatan Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) sekaligus Ketua Umum PSSI memang tidak dilarang, baik oleh FIFA maupun statuta PSSI. Namun, ia menekankan perlunya kewaspadaan terhadap potensi konflik kepentingan.

“Mengenai status Menpora yang merangkap sebagai Ketua Umum PSSI, sebagaimana Pak Erick juga sudah sampaikan, keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan FIFA sebagai badan pengatur sepak bola dunia. Pak Erick juga berkomitmen untuk mematuhi semua regulasi yang ditetapkan FIFA tersebut,” kata Hetifah dalam keterangan pada Kamis (18/9/2025).

Hetifah menyebut regulasi PSSI lebih menekankan kapasitas pengelolaan sepak bola, bukan larangan rangkap jabatan. Bahkan, Erick pernah merangkap sebagai Menteri BUMN saat menjabat Ketum PSSI.

“Statuta PSSI tidak secara eksplisit melarang seorang menteri (termasuk posisi Menpora) untuk merangkap sebagai Ketum PSSI, karena persyaratan utama lebih berfokus pada kapabilitas pengelolaan sepak bola dan keselarasan dengan program FIFA. Pak Erick-pun selama menjadi Ketua Umum PSSI juga adalah Menteri (BUMN),” jelasnya.

Meski demikian, Hetifah menegaskan titik rawan justru ada pada tumpang tindih peran sebagai pengambil kebijakan pemerintah sekaligus penerima manfaat anggaran melalui PSSI.

“Yang penting adalah menghindari konflik kepentingan, yang bisa saja terjadi, khususnya dalam posisinya sebagai pembuat kebijakan pemerintah yang mengalokasikan anggaran dan sumber daya sekaligus sebagai pemimpin organisasi (PSSI) yang menjadi penerima manfaat dari kebijakan dan alokasi tersebut,” ujarnya.

Politikus Partai Golkar itu mengingatkan bahwa rangkap jabatan bisa melahirkan bias bahkan ketidakadilan dalam dunia olahraga.

“Bahkan bisa saja akan ada tuduhan bahwa keputusan yang diambilnya lebih menguntungkan PSSI dibandingkan organisasi olahraga lainnya,” pungkas Hetifah.