BGN Pastikan Verifikasi SPPG Transparan, Utamakan Rekrutmen Pekerja Lokal Miskin Ekstrem

ABATANEWS, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan seluruh proses verifikasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan secara terbuka dan transparan. Mekanisme ini disiapkan agar tidak ada SPPG fiktif sekaligus memastikan dapur pelayanan gizi benar-benar layak beroperasi.

Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya, menjelaskan ada tiga tahapan verifikasi yang wajib dilalui mitra sebelum SPPG dinyatakan layak beroperasi. Seluruh proses, mulai dari pemeriksaan dokumen hingga survei lapangan, dapat dipantau langsung oleh mitra maupun petugas verifikatur.

“Semua mitra tahu prosesnya karena langsung terlihat. Sebagai contoh, di dalam pengajuan yang diverifikasi pertama itu alamat. Di sistem sudah tertera, kalau disetujui warna hijau, ditolak warna merah,” jelas Sony, Selasa (23/9/2025).

Tahap kedua mencakup pengecekan kepemilikan tanah, baik milik pribadi maupun sewa. Verifikatur akan memastikan kesesuaian alamat dengan sertifikat tanah.

“Apabila berbeda maka akan ditolak. Ketika ditolak di dalam kolom diberikan keterangan alasan mengapa ditolak,” ujarnya.

Tahap ketiga adalah persiapan dapur, termasuk pengunggahan foto dan video progres pembangunan serta kelengkapan alat masak. Rekrutmen tenaga kerja juga menjadi syarat penting. “Progres akan tercatat 90 persen apabila 47 tenaga kerja sudah direkrut dan diperiksa kesehatannya,” kata Sony.

Ia menambahkan, tahap akhir adalah penunjukan pemasok bahan pangan. “Dan yang terakhir adalah supplier, daging misalnya, pemasoknya koperasi mana, atau telur dari koperasi mana, ketika itu sudah masuk 100 persen, itu baru kemudian diverifikasi persiapan,” jelasnya.

Sony menegaskan, mitra juga bisa melihat siapa petugas survei yang turun ke lapangan lengkap dengan identitas dan nomor teleponnya. Survei lapangan sendiri menggunakan 20 indikator yang harus dipenuhi sebelum dapur dinyatakan layak beroperasi.

“Tidak ada yang ditutupi. Kalau pada akhirnya kesimpulannya itu tidak siap operasional, jelas kok poin mana yang tidak siap atau tidak terpenuhi,” tegasnya.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa kepala SPPG tidak bisa membawa orang-orangnya sendiri untuk bekerja di dapur. Rekrutmen dilakukan terpusat oleh BGN dengan prioritas pada pekerja lokal dari keluarga miskin hingga miskin ekstrem.

“Sehingga ketika kepala SPPG datang membawa orang-orangnya untuk bekerja di sana itu sudah tidak bisa, karena 47 orangnya sudah ada, dan itu warga setempat. Pemerintah meminta justru yang bekerja di SPPG itu 30 persennya merupakan masyarakat yang tergolong kemiskinan ekstrem, desil 1 dan desil 2,” kata Sony Sanjaya.