Bawaslu Sulsel Ungkap Banyak Parpol yang Bermasalah Saat Verifikasi Faktual

ABATANEWS, MAKASSAR — Sembilan partai politik (parpol) sudah menjalani verifikasi faktual (verfak). Hasilnya keanggotaan mayoritas parpol banyak bermasalah.

Kesembilan parpol tersebut ialah Hanura, PBB, PSI, Perindo, Partai Garuda, Partai Ummat, PKN, Partai Buruh dan Gelora.

Komisioner Bawaslu Sulsel, Asradi mengungkapkan hal tersebut. Ini adalah hasil pengawasan mereka saat KPU melakukan verfak ke pengurus parpol.

“Jadi pada dasarnya, tentu tiap partai ada yang perlu diperbaiki. Utamanya masalah anggota parpol yang diverifikasi. Sebagian masih ada BMS, maka mereka pasti akan melakukan perbaikan nanti,” katanya.

Asradi menuturkan, faktor keanggotaan parpol yang paling banyak bermasalah. Sementara untuk kantor partai, mayoritas sudah melengkapi.

“Anggota yang banyak BMS. Terkait syarat lain, hampir tidak ada kendala. Tetapi yang BMS itu karena keanggotaan,” ujarnya.

Kordiv XX ini menjelaskan keanggotaan memang yang paling banyak ditemui persoalan saat verfak parpol. Hal tersebut membuat status parpol masih BMS sehingga harus menempuh tahapan perbaikan.

“Yang dimaksud belum memenuhi syarat itu, kadang nomor anggotanya yang tidak sesuai, atau anggotanya yang belum ditemukan. Mungkin ke luar daerah atau bagaimana. Jadi mereka harus perbaikan,” paparnya.

Asradi menjelaskan, Bawaslu pada dasarnya sudah melakukan pengawasan ketat di 24 kabupaten/kota. Bahkan petugas Panwascam di daerah sudah bekerja untuk mengawal tahapan Verfak yang lalu.

“Kemarin kita banyak memanfaatkan Bawaslu kabupaten. Tetapi sudah ada beberapa daerah yang menurunkan panwascam untuk membantu melakukan pengawasan,” tandasnya.

Ketua Bawaslu Gowa, Samsuar Saleh mengungkapkan pihaknya juga menemukan banyak keanggotaan parpol yang bermasalah. Sehingga dinyatakan BMS.

“Kurang lebih sama, keanggotaannya BMS. Tapi mereka masih bisa melakukan perbaikan, karena ada jadwalnya,” tandasnya.

Komisioner KPU Sulsel, Asram Jaya enggan membocorkan parpol mana saja yang BMS. “Nanti kita lihat. Belum turun juga dari KPU Ri. Itu hasil rekap nasional,” singkatnya.