ABATANEWS, MAKASSAR – Anggota DPRD Sulsel, Andi Azizah Imran Wahyudiyati menyesalkan kinerja Perum Bulog Sulselbar yang tidak bisa diandalkan pada musim panen kali ini.
Anggota Komisi B itu menyebut, Bulog Sulselbar tak bisa menyerap secara optimal hasil panen di musim panen raya awal tahun 2025.
Irma merujuk pada banyaknya laporan keluhan dari petani kepada dirinya. Politisi NasDem itu menyatakan, Bulog Sulselbar tidak mampu menunaikan komitmennya.
Baca Juga : MBG di Sulsel Mesti Dipelototi Buntut Banyak Kasus Siswa Keracunan
Menurutnya, Bulog sebelumnya berjanji membeli hasil panen petani dengan harga Rp6.500 per kilogram. Namun, banyak hasil panen tidak diangkut, menyebabkan kerugian besar bagi petani yang sudah menahan diri untuk tidak menjual ke pihak lain.
“Kami soroti Bulog karena sebelumnya berjanji akan membeli hasil panen petani. Namun, di lapangan banyak hasil panen yang justru tidak diangkut. Petani merasa dirugikan karena percaya pada komitmen tersebut, ditambah adanya pengawasan ketat dari Satgas yang membatasi penjualan,” ujar Andi Irma kepada wartawan di Kantor DPRD Sulsel (22/4/2025).
Putri dari Bupati Pinrang Andi Irwan Hamid ini juga mempertanyakan persyaratan pengeringan gabah yang memberatkan petani. Sebagian besar petani tidak memiliki fasilitas untuk proses tersebut, sedangkan Bulog menyatakan gudang penyimpanan penuh.
Baca Juga : Kementerian PU Siapkan Anggaran Rp99 Miliar Renovasi Gedung DPRD Sulsel
“Kami juga menerima laporan soal gabah. Petani diminta mengeringkan sendiri sebelum dibeli, padahal sebelumnya sempat disampaikan bahwa Bulog akan menerima meski gabah masih bercampur daun. Tapi sekarang karena alasan gudang penuh, petani disuruh sortir dan keringkan sendiri,” jelasnya.
“Ini menyulitkan karena mereka tidak punya lahan pengeringan. Kami minta Dinas TPHBUN segera berkoordinasi ulang soal ini,” sambungnya.
Menanggapi situasi tersebut, Komisi B DPRD Sulsel berencana memanggil Kepala Perum Bulog untuk audiensi. Pertemuan ini bertujuan mencari solusi konkret atas permasalahan yang merugikan petani.
Baca Juga : Polisi Cari Aktor Intelektual Kerusuhan di Kota Makassar
“Banyak hal yang ingin kami tanyakan ke Bulog, karena mereka tidak bermitra langsung dengan kami. Jadi, memang perlu dipanggil khusus untuk audiensi dan memberikan klarifikasi. Kemungkinan besar akan diagendakan dalam rapat LKPJ mendatang,” tegasnya.
Selain itu, Andi Irma mendesak Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHBUN) Sulsel untuk merancang program yang mendukung swasembada pangan di tingkat masyarakat. Desakan ini disampaikan dalam rapat pembahasan LKPJ Gubernur Sulsel Akhir Tahun Anggaran 2024 dan Evaluasi Triwulan I APBD 2025.
“Kita berharap program nasional bisa diterapkan di tingkat provinsi, sehingga fasilitas pendukung bagi petani tersedia. Langkah ini penting untuk mewujudkan ketahanan pangan,” ujar Andi Irma.
Baca Juga : 53 Tersangka Kerusuhan di Makassar Ditangkap Polisi, 11 Diantaranya Dibawah Umur
Dengan berbagai langkah tersebut, DPRD Sulsel berharap petani dapat terbantu untuk meningkatkan produktivitas dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik.
