Abdul Hayat Gani Mulai Konsolidasi Perindo Sulsel, Target Rampung 1 Agustus

ABATANEWS, MAKASSAR – Pelaksana tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Sulawesi Selatan, Abdul Hayat Gani, langsung tancap gas usai menerima penyerahan inventaris kantor secara resmi di Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, Senin (14/7/2025).

Dalam pernyataannya kepada wartawan, Abdul Hayat menegaskan bahwa langkah awal yang akan ia tempuh adalah melakukan konsolidasi internal dan menyempurnakan kepengurusan di tingkat kabupaten dan kota. Ia menetapkan batas waktu hingga 1 Agustus 2025 untuk merampungkan proses tersebut.

“Langkah pertama adalah konsolidasi. Struktur pengurus kabupaten/kota harus rampung paling lambat tanggal 1 Agustus. Setelah itu, saya akan turun langsung ke daerah-daerah,” ujarnya.

Menurut Abdul Hayat, kehadiran Perindo di Sulsel bukan sekadar untuk kepentingan politik elektoral, tetapi juga sebagai mitra strategis pembangunan daerah. Ia menegaskan komitmen partai untuk mendukung visi dan misi negara, termasuk program-program prioritas presiden.

“Perindo hadir untuk mendampingi program-program negara, termasuk Nawacita. Politik harus mengambil peran dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan memberantas korupsi,” tambahnya.

Salah satu fokus utama Perindo Sulsel ke depan adalah menjalankan agenda reformasi politik. Abdul Hayat menyebutkan bahwa partai akan memantau progres kinerja hingga ke tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa, serta memberikan pendampingan kepada wilayah-wilayah yang dinilai lemah dalam struktur atau kinerja.

“Kita akan pantau terus. Kalau ada daerah yang kurang maksimal, kita dampingi. Jangan tunggu laporan saja, kita bisa panggil dan evaluasi langsung,” katanya.

Abdul Hayat juga membantah adanya isu ketidaksahan penunjukannya sebagai Plt Ketua DPW Perindo Sulsel. Ia menegaskan bahwa pengangkatan dirinya dilakukan secara resmi oleh Ketua Umum DPP Perindo.

“Saya dilantik langsung oleh Ketua Umum di ruangannya. Itu resmi. Sekarang kita didampingi Pak Andi Marilanto yang juga Wasekjen DPP,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Abdul Hayat mengungkapkan bahwa saat ini masih ada 11 daerah di Sulawesi Selatan yang belum menyampaikan laporan perkembangan struktur kepengurusan. Daerah-daerah tersebut akan menjadi perhatian khusus DPW.

“Kalau perlu kita panggil. Kita harus tahu siapa yang memang siap diberi kewenangan. Semua harus disertai fakta integritas. Tidak hanya di birokrasi, tapi juga dalam politik,” tegasnya.

Ia berharap DPW Perindo Sulsel ke depan bisa menjadi barometer dinamika politik di wilayah Indonesia Timur.